tugas dan fungsi menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan. tugas dan fungsi menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Siaran Pers Nomor: B- 14 /Set/Rokum/MP 01/01/2020. id uptdppaaceh@gmail. go . Siaran Pers, Sabtu, 23 September 2023. Sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KemenPPPA memiliki 5 (lima) isu prioritas Arahan Presiden Joko Widodo dimana Arahan Presiden (AP) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda. PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA JABAT View . Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian. Formed. Dengan demikian, status Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak resmi diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan. id. 04/3/2023 . 38. AndiMurlina, Sos, Dan Kepala Bidang data dan informasi DPPPA Provinsi Sul – Sel Ir. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. BIRO HUKUM DAN HUMAS. pa/2021 7 tentang pembentukan tim penyusunan rencana strategis (renstra) dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palu. Alun-alun Jonggol, Bogor. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang. Telp. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat BIRO HUKUM DAN HUMAS. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan. 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Jakarta (13/9) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mendorong semua tempat kerja, baik formal maupun informal untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan adanya kebijakan yang bersifat inklusif di tempat kerja. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan. Dibaca : 3932 Kali. 00 WIB: telpon (021). Siaran Pers Nomor: B- 299/Set/Rokum/MP 01/11/2020. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam penyusunan naskah dinas dan pengurusan surat. e-mail : humas@kemenpppa. Telp. Konsolidasi Nasional dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan,. Tempat : Ruang Rapat Kartini, lantai 11. Pencegahan Perkawinan Anak. PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. (2004), tahapan atau langkah-langkah dalam pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut: a. Fakih Usman, S. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. &. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PP dan PA;…. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN. Denpasar (14/04) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah untuk mengawal dan memastikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK-NF-PPA) dapat. PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Fax (021) 3448510. 000 penduduk perempuan dewasa dan anak Formulasi Pengukuran : (Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak tingkat provinsi dibagi Jumlah seluruh penduduk perempuan dewasa dan anak07 September 2023. Fax (021) 3448510. PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) ialah pertemuan koordinasi fundamental yang dilakukan Kementerian PPPA untuk menyatukan visi dan misi lembaga-lembaga terkait demi kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Selengkapnya Dinas mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak , Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus. Surabaya (03/11) – Mengawali rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bertemu dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya. . Telp. go. id. “Berbagai data ini hanya menunjukkan angka laporan semata, sedangkan pada kenyataannya, kasus. e-mail : humas@kemenpppa. Dipublikasikan Pada : Kamis, 12. e-mail : humas@kemenpppa. e-mail : humas@kemenpppa. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri kerap menggandeng. id. DAN PERLINDUNGAN ANAK. 081370508875. &. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyampaikan secara umum hasil SNPHAR 2021 menunjukkan. dan/atau. Fax (021) 3448510. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah. go. Jakarta (24/7) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah diundangkan pada 9 Mei 2022 merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban atas. Jakarta (23/06) Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar 156,5 miliar rupiah. DAN PERLINDUNGAN ANAK. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. DAN PERLINDUNGAN ANAK. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 4 Dinas mempunyai tugas: a. & Fax (021) 3448510 e-mail : publikasi@kemenpppa. Telp. Telp. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang. Dipublikasikan Pada : Rabu, 30 Juni 2021. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi apa pun termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 04/09/2022. PENGUMUMAN NOMOR 18/SETMEN/KP. go. Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut : 2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA. Telp. Telp. Jakarta (9/10) – Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya meningkatkan kualitas keluarga yang jumlahnya hampir 81 juta keluarga dengan strategi membangun kualitas hidup anak sebagai SDM Unggul. Hak Cipta Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jl. id. BIRO HUKUM DAN HUMAS. (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. BIRO HUKUM DAN HUMAS. Bupati adalah Bupati Pasaman. Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. go. PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas diundangkan tanggal 14 Juli 2017. &. Siaran Pers, Selasa, 26 September 2023. Fax (021) 3448510, e-mail : publikasi@kemenpppa. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. UPTD PPA (Wilayah II) Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan. BIRO HUKUM DAN HUMAS. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 3 huruf d dan e, yang menyebutkan. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dibentuk. Fax (021) 3448510, e-mail : [email protected]. Jl. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak jl. Mengumpulkan dan. Telp. e-mail : [email protected] (27/12) – Plt. operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 2 Kesenjangan Masalah yang Diambil Latar belakang permasalahan penelitian yang saya lakukan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari jumlah tersebut, sebagian tinggal di wilayah perdesaan. Telp. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk. Fax (021) 3448510. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sos). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 2 - 4. Telp. Telp. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan. Dibaca : 35836 Kali. serta tugas tambahan sebagai layanan rujukan akhir yang diamanatkan kepada kami. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan. lembaga-lembaga terkait tersebut adalah, Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Masyarakat,. 2. 27f tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta: Tipe A-uptptpas@gmail. ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. Sebagai bentuk komitmen atas penambahan tugas dan fungsi (tusi) dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui. Hak Cipta Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jl. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi. penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli. Jakarta (28/12) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) secara resmi merilis hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021. Jakarta (30/07) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memastikan pengasuh. Adapun latihan ketrampilan yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan dilakukan setelah permasalahan yang mereka alami terselesaikan, pelatihan ketrampilan ini meliputi pemberian ketrampilan memasak, salon,. Lindungi Anak dari ISPA, KemenPPPA Libatkan Peran Serta Keluarga Hingga Dunia Usaha ( 218 ). DAN PERLINDUNGAN ANAK. Alia Zubaidi/ 081376852243. DAN PERLINDUNGAN ANAK. 15, Jakarta 10110 Telp : (021) 3842638, 3805563 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA - 3 - 6. &. &. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana . 6. 02. Dalam Pasal 30A Perpres Nomor 7 Tahun 2023, menyebutkan bahwa lingkup partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Telp. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah. 02. Hari/tanggal : Senin/17 April 2023. Fax (021) 3448510. Siaran Pers Nomor: B- 027 /SETMEN/HM. hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang. BIRO HUKUM DAN HUMAS. Telp. website : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. bahwa setiap perempuan dan anak berhak. BIRO HUKUM DAN HUMAS. Dra. Dipublikasikan Pada : Jumat, 10 Februari 2017. go. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Gugus Tugas KLA di Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis, dan dibantu seorang wakil ketua dari unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota. id. PAN /1/2004, Tanggal 16 Januari 2004; Keputusan Bersama Nomor 05/HUK/2004 dan Nomor 09 Tahun 2004, Tanggal 8. DAN PERLINDUNGAN ANAK. Ibu Budi Setiasih SP, MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga serta selaku penyelia yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mendapat data untuk proses pengerjaan skripsi; 18. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Fax (021) 3448510. Telp. Ia juga menjuarai Kejuaraan Tenis Meja PB Perwosi Oktober 2010 di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 DP3A mempunyai tugas membantu27-02-2021 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Dinas PPAPP mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan. Tugas Dan Fungsi. go. Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi. 2. go. Rabu, 01 Juni 2016. Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disusun uraian fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Koordinator Jabatan. Tugas dan Fungsi Kemen PPPA - Perpres Nomor 65 Tahun 2020. BIRO HUKUM DAN HUMAS. Jakarta (20/8) – Menyoroti pentingnya peran perempuan dalam bidang ekonomi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa pemerintah telah menaruh komitmen besar dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang ekonomi. PENGUMUMAN NOMOR 23 /SETMEN/KP. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan. Siaran Pers Nomor: B- 42/SETMEN/HM. PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. a/dpp. Telp. Telp. AndiMurlina, Sos, Dan Kepala Bidang data dan informasi DPPPA Provinsi Sul – Sel Ir. DAN PERLINDUNGAN ANAK. e-mail : humas@kemenpppa. Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. DAN PERLINDUNGAN ANAK. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 DP3A mempunyai tugas membantu Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b.